Sebulan ABK KM.Sinar Kudus Di Tangan Bajak Laut Somalia


Lakukan pembebasan segera

Beda benar perhatian Presiden SBY terhadap warga negaranya. Ketika wartawati TV Meutya Hafid bersama kamerawan Budiyanto disandera gerilyawan Mujahiddin di Ramadi, Irak, Februari 2005, perhatian pemerintah khususnya SBY demikian besar. SBY ikut membantu melepaskan Meutya dan Budiyanto dengan membuat statement khusus. Tapi, ketika 20 ABK (anak buah kapal) Sinar Kudus ditawan perompak Somalia sejak 16 Maret lalu perhatian pemerintah sangat lambat.

Kemarin Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan, pihaknya belum akan mengambil tindakan terkait pembajakan kapal dan anak buah kapal warga negara Indonesia oleh perompak Somalia.  Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa pun mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan  20 WNI itu. Kapal milik PT Samudra Indonesia, Sinar Kudus, dibajak 30an perompak Somalia meminta tebusan jutaan dolar Amerika.

Kapal berbendera RI itu dihadang di sekitar 320 mil timur laut Pulau Socotra kawasan Teluk Aden dan perairan Somalia hingga kini belum jelas nasibnya. Kapal bahkan digunakan para pembajak untuk menyerang kapal Liberia. Namun, aksi bajak laut itu gagal setelah adu tembak dengan petugas keamanan setempat.

Perompak Somalia dikenal agresif dalam menjalankan aksinya. Sudah lebih 25 kali mereka merampok kapal-kapal yang membawa barang dari berbagai negara menuju Terusan Suez. Hasilnya, tidak semuanya mulus. Sebab, sering terjadi kapal-kapal bermuatan komoditi ekspor itu membawa pengawal bersenjata lengkap sehingga mampu mengusir perompak di tengah laut. Bagi kapal-kapal yang tidak membawa pengamanan seperti KM Sinar Kudus hanya bisa pasrah menunggu nasib.

Banyak negara lain yang kapal dan warganya disandera perompak di Somalia melakukan  gerak cepat melakukan penyergapan langsung ke perairan Somalia dengan persenjataan lengkap. Hasilnya, para perompak berhasil diringkus hanya dengan perlawanan sebenar saja. Jadi, kemampuan perompak tidak profesional.

Pada umumnya, kelompok perompak Somalia terdiri dari kelompok-kelompok kecil beranggotakan puluhan orang, dilengkapi dengan senjata cukup canggih yang dibeli dari uang hasil merompak. Uang tebusan dari pemilik kapal tidak semuanya dipergunakan untuk bersenang-senang tapi mereka punya jaringan bersama para pemberontak di negaranya. Itu sebabnya, konflik Somalia sulit didamaikan karena banyak kelompok yang berkepentingan.

Justru itu, kalau pemerintah mau membantu para ABK yang sudah hampir sebulan dijadikan sandera dengan persediaan makanan dan obat-obatan terbatas, sebenarnya tidak sulit mengatasi para perompak Somalia. Dengan mengerahkan satu dua regu penyelamatan saja pasti kawanan perompak di KM Sinar Kudus dapat dilumpuhkan. Tapi memang punya risiko terhadap keselamatan ABK.

Oleh karena itu, upaya penyelamatan dengan mengerahkan tim profesional seperti dilakukan terhadap kasus pembajakan pesawat Woyla di Bandara Don Muang, Bangkok, tahun 1981, harus dijadikan ‘’yurisprundensi’’. Artinya, kalau dulu Kopassus berhasil dengan timnya mengapa di Somalia kita tidak berani melakukan hal yang sama. Apalagi kekuatan TNI cukup menjanjikan. Komunikasi dengan ABK masih dapat dilakukan (lancar) sehingga dapat mengatur strategi penyergapan. Dengan melakukan kerjasama bersama pemerintah Somalia atau negara-negara yang ‘’concern’’ memberantas perompak pasukan elite Indonesia perlu segera diterjunkan guna membebaskan 20 ABK pimpinan nakhoda Slamet Juari.

Tampaknya negosiasi seputar besarnya angka yang diminta perompak sulit dipenuhi oleh pemilik kapal, PT Samudra Indonesia. Tawar-menawar alot tapi tak jelas berapa kesanggupan PT Samudra Indonesia memenuhi permintaan perompak. Ada kesan, pemilik kapal menginginkan pemerintah yang mengambil alih pembayaran uang tebusan yang kini mencapai 3,5 juta dolar AS, atau melakukan gerakan penyelamatan bersenjata. Karena takut keluar uang maka PT Samudra Indonesia diperkirakan akan terus mengulur-ulur waktu sembari berharap masyarakat ikut menekan pemerintah membantu pembayaran uang tebusan, seperti kasus TKI di Arab Saudi.

Masyarakat tahu kalau Resolusi PBB sudah mengatur pengamanan kapal-kapal yang melintas di sekitar Teluk Aden Somalia dan Samudra Hindia, tapi masyarakat kini sudah tidak sabar dengan kelambanan pemerintah melindungi warga negaranya yang terancam jiwanya di Somalia. Boleh saja tetap mengedepankan langkah diplomasi demi keselamatan ABK tapi masyarakat berhak tahu perkembangannya. Kalau tidak ada kemajuan, sama saja dengan memancing kemarahan para perompak dan akhirnya dapat berbuat kalap membunuh sanderanya.

Kiranya Presiden SBY wajib bersuara dan menjelaskan tindakan atau langkah-langlah apa saja yang dilakukan Deplu dan Menkopolhukam  untuk menyelamatkan jiwa 20 WNI/ABK di Somalia. Adalah kewajiban pemerintah (negara) melindungi seluruh WNI yang dalam bahaya di luar negeri. Tugas melindungi setiap WNI, termasuk bagi TKI, tercantum dalam UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Di sini Kemenlu wajib mengantisipasi setiap kasus yang mendera WNI di luar negeri dengan seoptimal mungkin. Bukan seperti kasus 20 ABK yang tindak lanjutnya lamban, terkesan tidak serius dan main-main. Kita patut prihatin jika nyawa ABK Indonesia itu sampai hilang, akibat sikap lamban pemerintah, TNI, Deplu, PT Samudra Indonesia, dan pihak-pihak terkait lainnya.