Aktivis Anti Korupsi Kena Teror


Kepala Daerah Ikut Teror Aktivis Antikorupsi
KP2HAM Desak DPR Bahas RUU Perlindungan HAM

Aktivis antikorupsi dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang tergabung dalam Koalisi Perlindungan Pembela HAM (KP2HAM) hidup dibawah ancaman dan teror. Bukan saja intimidasi dan kriminalisasi yang diterima, namun kekerasan acap kali dilakukan oleh orang-orang yang merasa terganggu dengan kerja aktivis dalam melakukan investigasi.

“Ancaman umumnya dilancarkan oleh pihak-pihak yang merasa terusik dengan kerja investigasi dari lembaga-lembaga antikorupsi maupun pembelaan masyarakat yang dilakukan oleh aktivis pembela HAM. Corruptors fight back, pelaku pelanggaran HAM, berusaha menggembosi upaya pengungkapan kasus melalui cara-cara kekerasan, fisik maupun nonfisik,” kata Tama S Langkun, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Kamis (31/3).

KP2HAM merupakan jejaring aktivis yang memiliki jaringan ke daerah-daerah. Selain ICW, ada pula LBH Jakarta, Garut Government Watch (G2W), Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT), Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak), LBH Semarang, KP2KKN Jawa Tengah, Sitas Desa Blitar, LBH Surabaya, Malang Corruption Watch (MCW), dan LPS HAM Palu.

Dalam pemetaan tindak kekerasan, KP2HAM menyebutkan ada 10 daerah yang tidak aman bagi aktivis. Masing-masing, Malang, Surabaya, Tasikmalaya, Brebes, Tegal, Semarang, Palu, Blitar, Pontianak, Garut, dan Jakarta.

Darwanto dari Gebrak Brebes menjelaskan bentuk ancaman yang diterima adalah teror melalui pesan pendek atau telpon langsung, kriminalisasi dengan delik pencemaran nama baik, pemukulan dan pengeroyokan, perusakan dan pembakaran kantor, percobaan penyuapan hingga percobaan pembunuhan.

“Dari sisi aktor, pelaku ancaman terdiri dari oknum kepala daerah, TNI/Polri, Satpol PP, pengusaha, preman bayaran, dan kelompok organisasi masyarakat,” katanya.

Di sejumlah daerah ketika aktivis mencoba mengungkap dugaan korupsi, justru dikriminalisasi. Seperti yang dialami aktivis Kontak Rakyat Borneo (KRB) dikriminalisasi dan saat ini tengah ditahan untuk menjalani proses pengadilan. Lebih parah lagi, 4 orang aktivis di Brebes divonis 3 bulan hukuman percobaan karena mengungkap kasus dugaan korupsi.

Demikian halnya pada penghilangan nyawa aktivis HAM Munir serta kasus penganiayaan terhadap diri Tama S Lankun yang hingga saat ini belum terungkap. Tama dianiaya setelah mengungkap kasus rekening gendut jenderal polisi.

Untuk mengatisipasi agar ancaman yang dialami tidak terjadi, KP2HAM mendesak penegak hukum agar  memberikan perlindungan kepada aktivis antikoprusi. Mereka juga mendesak Pemerintah dan DPR segera mengagendakan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pembela HAM yang sudah masuk daftar Prolegnas 2011.

“Tidak ada alasan lagi parlemen menunda pembahasan dan penyusunan RUU Pembela HAM, karena bahaya mengancam setiap hari,” kata Darwanto. (jpnn)