320 operator TV Kabel yang menggunakan Tiang PLN


Ranperda TV Kabel Sulsel untuk Percontohan Nasional

(ANTARA News) – Rancangan Peraturan Daerah Sulawesi Selatan tentang pengaturan TV kabel disiapkan untuk percontohan nasional.

Ketua Pansus Ranperda pengaturan TV kabel, Tenri Olle Yasin Limpo di Makassar, Selasa, mengatakan, Sulsel adalah provinsi pertama yang membuat perda ini, sehingga wajar jika suatu saat akan menjadi referensi bagi provinsi lain.

Memulai kerja ranperda inisiatif DPRD ini, Pansus dengan komposisi 17 anggota DPRD akan mulai bekerja dengan melakukan kunjungan dalam daerah di kabupaten Enrekang dan Kota Parepare 6 April.

“Kami ke Enrekang karena disana ada Perda tentang TV kabel menyangkut retribusi, sementara Parepare daerah terbanyak pelanggan TV kabel,” ucapnya.

Setelah itu, Pansus akan melakukan studi banding selama tiga hari di tiga provinsi yakni, Riau, Banten dan Jakarta.

Tenri menjelaskan, Riau dipilih karena dianggap memiliki kondisi geografis yang mirip dengan Sulsel, sementara Banten memiliki operator TV kabel dengan standar terbaik, sedangkan di Jakarta, Pansus akan bertandang ke Kementian Kominikasi dan Informatika.

Seretariat DPRD Sulsel, menyiapkan anggaran Rp400-Rp500 juta untuk membiayai anggaran akan-minum rapat dan studi banding setiap pansus.

Saat ini, terdapat 53.208 keluarga di 16 dari 24 kabupaten/kota di Sulsel terdaftar sebagai pelanggan TV kabel. Asosiasi Pengusaha TV Kabel (Aptekindo) mencatat terdapat sekitar 700 jumlah operator TV Kabel yang beroperasi di Sulsel.

Dari jumlah tersebut, baru 51 operator yang sudah mendaftar untuk proses perizinan di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel, dan baru 19 yang sudah memperoleh Rekomendasi Kelayakan (RK).

Sedangkan, berdasarkan data PT. PLN Sultanbatara, terdapat 320 operator TV Kabel yang menggunakan tiang PLN untuk membentangkan kabel mereka ke pelanggannya.

Operator TV kabel disebut menarik iuran dari para pelanggannya, mulai dari Rp10 ribu sampai Pp77 ribu per pelanggan.

Dengan kondisi seperti itu, kehadiran TV kabel berpotensi melanggar hak-hak orang dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat apabila penontonnya tidak selektif dalam memilih siaran, sehingga perlu dibuatkan perda.

Sebagian siaran hanya menyentuh selera rendah masyarakat, seperti berbagai program acara hiburan yang bersifat pornografis dan cenderung mengandung kekerasan. Tayangan ini sangat tidak mendidik dan tidak cocok dikonsumsi anak-anak