>FPR Desak Ketua DPRD Segera Diisi


>Sekitar seratusan warga Bulukumba yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) Bulukumba, Rabu (23/3) menggelar aksi unjukrasa di gedung DPRD. Kedatangan mereka mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Bahkan Kapolres AKBP Arif Rahman tampak terlihat meskipun dari jarak yang cukup jauh.

Dalam orasinya massa mendesak agar kursi ketua DPRD yang sudah lama lowong segera diisi. Mereka menilai kekosongan tersebut merupakan hal yang aneh serta merugikan masyarakat Bulukumba.
“Kekosongan jabatan ketua DPRD mempengaruhi kinerja anggota dewan, khususnya dalam merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat,’’ teriak pengunjukrasa yang dikomandoi Akbar Hamka.
Massa diterima tim penerima aspirasi DPRD Bulukumba masing-masing Hj Hilmiaty Asip, H Amirudin, H Tamsyar Syam, Muh Bakti, Mulyadi Mursali dan H Ahmad Sultan.
Kosongnya pejabat ketua DPRD juga telah berdampak pada batas waktu kerja alat kelengkapan DPRD yang hanya berlaku hingga 15 Januari 2011. Sampai saat ini belum ada perombakan alat kelengkapan dewan sesuai tata tertib DPRD. Padahal, dalam PP No 16 tahun 2010 pasal 41-42, pimpinan DPRD baik yang bersifat sementara maupun defenitif harus mengisi kekosongan tersebut.
Anggota dewan dari Fraksi Demokrat, Mulyadi Mursali mengakui tuntutan FPR menjadi dorongan bagi pihaknya untuk meminta Golkar segera mengisi kursi Ketua DPRD Bulukumba. Anggota dewan lainnya, Muh Bakti punya pandangan berbeda. Menurut dia, kursi ketua DPRD menjadi urusan partai Golkar. Karena itu dirinya tidak mau ikut campur didalamnya.
“Persoalan kursi ketua DPRD merupakan hak anggota dari Partai Golkar. Itu sepenuhnya persoalan Partai Golkar, sehingga kami tidak mau banyak berkomentar soal itu,’’ ujarnya.
Sementara Hj Hilmiaty, politisi Partai Hanura berpendapat, siapapun yang didorong Partai Golkar, bagi dia tidak menjadi masalah. “Kalau misalnya Gubernur menetapkan A Muttamar kembali Ketua DPRD, kami akan menerimanya,” tutur Hilmiaty usai menerima pengunjuk rasa (*)