>Syahrir Wahab Buka Rakor Tk.Kabupaten Terkait Pengamanan Kawasan Nasional Takabonerate


>ST.Sejalan dengan visi dan misi Taman Nasional Taka Bonerate, perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif pengamanan kawasan dengan kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait. Oleh karena itu, Balai Taman Nasional akan menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengamanan Kawasan Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar, Balai Taman Nasional Taka Bonerate 2010. Diharapkan dengan kegiatan ini akan tercipta harmonisasi dalam pelaksanaan kawasan konservasi di Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga pelaksanaan pengamanan kawasan dapat berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Pihak-pihak yang diharapkan menerima manfaat dari kegiatan ini yaitu Balai Taman Nasional Taka Bonerate, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, masyarakat di dalam dan sekitar kawasan khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya.

Sasaran dari kegiatan ini yaitu bahwa dalam pengelolaan kedepan dapat tercipta koordinasi dan kerjasama/kemitraan antar instansi yang lebih baik, sehingga kegiatan pengamanan kawasan dapat dilakukan secara maksimal.

Kegiatan Rapat Koordinasi Pengamanan Kawasan Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar, Balai Taman Nasional Taka Bonerate 2010 di selenggarakan di hotel Selayar Beach, pada tanggal  22   November 2010 dan dihadiri oleh muspida Kabupaten Kepulauan Selayar dan dibuka oleh Bupati kabupaten Kepulauan Selayar.

Kegiatan ini mengundang beberapa perwakilan instansi / masyarakat, antara lain :

1. Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Kapolres Kabupaten Kepulauan Selayar
3. Dandim Kabupaten Kepulauan Selayar
4. Kepala Kejaksaan Negeri  Kabupaten Kepulauan Selayar
5. Camat Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar
6. 8 orang Kepala Desa yang terdapat di dalam kawasan Taman Nasional Taka Bonerate.
7. 8 orang perwakilan Bimas desa yang terdapat di dalam kawasan Taman Nasional Taka Bonerate.
8. 8 orang perwakilan Babinsa desa yang terdapat di dalam kawasan Taman Nasional Taka Bonerate.
9. PPNS Taman Nasional Taka Bonerate, Kementerian Kehutanan.
10. Koordinator Polhut Taman Nasional Taka Bonerate.

hasil rakor ini menghasilkan rumusan rumusan penting dalam pengembangan dan pengawasan kawasan nasional takabonerate selayar :

RUMUSAN
1. Para pihak yang terkait (PEMDA Kab. Kepulauan Selayar, Balai Taman Nasional Taka Bonerate, Forum MUSPIDA Kab. Kepulauan Selayar, Masyarakat/Pemerintah di Wilayah Kecamatan Taka Bonerate, dan LSM Sileya Scuba Diver) siap mendukung dan akan melaksanakan amanat sesuai UU No. 45 tahun 2004 tentang Perikanan, serta PERDA Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang, khususnya Pasal 39 ayat (1) huruf h, dan masyarakat siap menyerahkan dan tidak menggunakan bantuan alat tangkap berupa kompressor yang selama ini banyak disalahgunakan oleh Oknum Masyarakat untuk kegiatan Illegal Fishing namun masyarakat mendapatkan ganti rugi oleh PEMDA Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.
2. Perlindungan, pengawasan, dan penegakan hukum dilaksanakan secara terpadu oleh para pihak terkait.
3. Perlu dilaksanakan sosialisasi secara terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan seluruh pihak terkait (POLRES Kab. Kepulauan Selayar, KODIM
1415 Kab. Kepulauan Selayar, PEMDA Kab. Kepulauan Selayar dan jajarannya, dan Balai Taman Nasional Taka Bonerate) terhadap masyarakat yang berada dalam kawasan maupun di luar kawasan.
4. Melakukan koordinasi lintas sektoral dalam mempercepat pelayanan dan informasi serta pengawasan dan pengamanan kawasan Taman Nasional Taka Bonerate.
5. Agar upaya penegakan hukum, pengawasan, dan perlindungan kawasan TN Taka Bonerate terhadap illegal fishing berjalan efektif, maka seluruh petugas yang terlibat perlu dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan peralatan yang memadai serta biaya operasional oleh instansi yang menangani maupun oleh institusi/instansi terkait secara bersama-sama.
6. PEMDA Kabupaten Kepulauan Selayar dan instansi terkait harus mempertimbangkan Mata Pencaharian Alternatif (MPA) bagi masyarakat agar pelarangan kompressor memberikan hasil positif dan tidak mengabaikan masyarakat, misalnya dengan :
 Pemberian bantuan alat tangkap, keramba, dll.
 Pemberdayaan Masyarakat dalam bentuk pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha.
7. Putusan Pengadilan Negeri harus memberikan efek jera, karena selama ini hukuman yang diberikan masih dianggap ringan dan tidak seimbang dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
8. Semua pihak, baik instansi terkait maupun masyarakat harus memiliki komitmen bersama untuk menjadikan tindakan illegal fishing (bom, bius, penggunaan alat tangkap yang dilarang termasuk kompressor) sebagai musuh bersama.
9. Penyelenggaraan event Taka Bonerate Island Expedition (TIE) maupun event yang sejenisnya dapat dilakukan dengan lebih baik (terkait dengan kegiatan perlombaan dan ajang promosi pariwisata) dan melibatkan masyarakat.
Demikian pokok – pokok rumusan yang dihasilkan dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Kawasan Balai Taman Nasional Taka Bonerate tingkat Kabupaten Kep. Selayar tahun 2010. (tn.takabonerate.com)