>FPS : Warning Peningkatan Pelayanan Informasi BUMN & Perusahaan Skala Nasional Di Selayar


>ST.Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sejumlah perusahaan berskala nasional yang berinvestasi di wilayah kabupaten kepulauan Selayar cukup memberikan kontribusi bagi perkembangan pembangunan diwilayah ini. Namun sayang karena perkembangannya belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh seluruh warga . Bila dibandingkan dengan program secara nasional dari iklan dan promosi serta layanan di media media, sepertinya tidak sama dengan kenyataan yang terjadi di kabupaten kepulauan selayar . Mungkin karena kantor kantor perusahaan skla nasional dan Bumn di Kabupaten Kepulauan ini hanya setingkat cabang atau ranting saja sehingga pemenuhan seperti dalam sosialisasi serta layanan iklan tidak berjalan seperti adanya, ungkap ketua Forum Peduli Selayar (FPS), Arsil Ihsan. Namun setidaknya,  kalaupun statusnya cabang atau ranting diwilayah Selayar ini, kami yakin bahwa semuanya tentu telah melaksanakan maksimal sesuai kemampuan, ujarnya.
Saya no comment”bila harus memberikan penilaian terhadap BUMN dan Perusahaan besar  ini, karena tidak akan mungkin melakukan investasi kalau tidak memburu keuntungan, dan itu wajar bos, ujar Arsil.  Setahu saya semua berjalan wajar saja. Memang ada sejumlah keluhan yang masuk ke pengaduan FPS, namun kami tidak serta merta melakukan investigasi atau melakukan penelusuran, pasalnya kami sangat terbatas dalam melakukan hal tersebut. Paling juga ya kami menyampaikan secara lisan atau non formal bila itu dibutuhkan.
Menyangkut sejumlah informasi BUMN di Selayar ini,  kami juga sebenarnya belum melakukan konfirmasi resmi, diantaranya, adanya informasi dugaaan penyimpangan oleh pengelola dalam pembangunan depo bbm pamatata  yang melibatkan sejumlah nama nama besar orang Selayar. Hal ini tersangkut dana kredit di BRI setidaknya senilai 18 Miliar rupiah dengan system pembayaran mengangsur dengan bunga yang di khabarkan tertunggak sejak pertengahan 2010 lalu. Sementara kelanjutan pelaksanaan pembangunan depo bbm di pamatata belum tampak ada kejelasan dari rencana pengoperasiannya pada awal tahun ini.  Kemudian informasi menyangkut  keluhan sejumlah user yang  kerap merasa berlebihan bila harus berhadapan dengan pihak berwajib karena tunggakan kredit . Belum lagi aduan aduan menyangkut seringnya warga pelosok terpaksa harus  kecewa karena tidak mengetahui bahwa mesin ATM tidak dapat digunakan tanpa pengumuman lebih awal. Sehingga mereka meminta agar kami menyampaikan hal ini kepada pihak terkait pengelola atm dimaksud. Dan sejumlah hal lainnya yang membutuhkan investigasi secara formal, ujar Arsil.
Lebih lanjut di sebutkan juga terkait seringnya  listrik padam yang dikaitkan dengan issu miring yang menuding adanya permainan dalam penggunaan bahan bakar.  Kalau hal ini sebenarnya bukan rahasia lagi bagi pengelola listrik di daerah ini, pasalnya kerap masalah jaringan bermasalah  hingga kemudian merembes ke persoalan tudingan penagihan dan tunggakan.  Termasuk sejumlah informasi menyangkut pengelolaan perusahaan umum pegadaian Selayar yang hingga saat ini masih menjadi bahan bagi FPS untuk melakukan upaya formal.  Mengenai perusahaan Telekomunikasi, kami juga kerap menyampaikan secara non formal bila ada gangguan, termasuk bila ada jaringan yang rusak milik PT Telkom. Namun kami belum bisa menyampaikan kepada perusahaan Seluler karena  kami tidak tahu dimana harus melanjutkan informasi dari bawah ini secara formal dan dipertanggungjawabka secara formal. Sangat berbeda dengan layanan non seluler.  Contohnya secara umum sejumlah info keluhan dari warga wilayah kepulauan bahwa komunikasi selular tidak dapat digunakan akibat gangguan jaringan dan ketidak beradaan bts bts penyangga.  Akibatnya komunikasi ke wilayah kepulauan selayar kadang bleng sama sekali. Malah ada jaringan seluler yang bila aliran listrik pln padam, jaringan seluler tersebut juga tidak berfungsi, hal ini telah berlangsung lama dan sepertinya tidak ada perhatian dari pihak tersebut. Ini sama saja memancing komentar lagi, bahwa hanya keuntungan yang mereka buru, namun pelyanan disepelekan. Bisa merusak nama perusahaan terkait tentunya, ujar Ketua FPS.  Yang pasti dalam waktu dekat kami akan melakukan upaya formal terkait hal ini, termasuk pembangunan tower tower BTS di kabupaten kepulauan Selayar yang juga akan menjadi salah satu agenda kami.  Bukan mencari kesalahan tapi kami setidaknya dapat menjadi mediator antara kepentingan pengusaha dan kepentingan pengguna usaha diwilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, melalui layanan aduan yang kami buka on time dan media yang saat ini menjadi mitra dalam pelaksanaan tugas tugas kami sebagai lembaga advokasi  social,tegas Arsil.  Termasuk perusahaan transportasi  darat, laut dan udara diwilayah ini, yang menurut kami sangat penting karena berkaitan langsung dengan keselamatan warga. Insya Allah, kami segera lengkapi bahan dan data selanjutnya kami akan konfirmasikan secara formal.