>FPS : Membenarkan Penilaian ICW Tentang Gagalnya Kejagung Melakukan Pengawasan Jaksa


>Arsil :    Prioritas FPS Adalah Mempertanyakan Eksekusi Putusan Kasasi MA Terkait KMF.Takabonerate, Serta Perkembangan Proses Penyelidikan Proyek Jalan Lingkar Jampea Yang Diduga Telah Merugikan Negara Karena Tidak Sesuai Bestek dan Bobot.

MC-I. Tertangkapnya Jaksa Urip Tri Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak membuat jera oknum jaksa nakal. Hal itu terbukti dengan tertangkapnya jaksa intelejen Kejaksaan Negeri Tangerang, Dwi Seno Wijanarko karena dugaan pemerasan pegawai BRI Ciputat, Tangerang. Inilah yang kemudian mencuat secara nasional, melalui media media nasional tentunya, lalu bagaimana dengan hal hal yang tidak mencuat secara nasional namun juga telah mencoreng nama lembaga keadilan tersebut, misalnya di wilayah hukum Sulawesi-Selatan serta Kabupaten Kepulauan Selayar, ujar Arsil Ihsan ketua Forum Peduli Selayar dihadapan sejumlah pengurus FPS Minggu 13/2 di  Selayar.
Arsil  kemudian mengutip sebuah pemberitaan media cetak nasional yang di pegangnya,”Menurut peneliti hukum Indonesia Corruption Watch Donal Fariz Kejaksaan Agung gagal dalam pengawasan terhadap anggotanya. “Kejagung terkesan tidak melakukan perubahan mendasar terhadap sistem pengawasan para jaksa. Hingga muncul jaksa seperti Dwi,” kata Donal saat dihubungi wartawan, Minggu (13/2)”  kalimat ini sangat benar adanya, terbukti di Kabupaten Kepulauan Selayar, bukan bagaimana para jaksa kejari Selayar yang setiap harinya bertugas sebagai penuntut umum  dalam penegakan hukum, namun yang terdengar ditengah masyarakat Selayar akhir akhir ini adalah issu miring tentang kelakuan kepala kejaksaan negeri Selayar. Misalnya adanya sejumlah perkara pidana yang dilimpahkan oleh penyidik kepolisian dengan pasal yang seharusnya mendapat hukuman penjara atau tersangkanya patut ditahan namun tidak demikian penerapannya dengan alasan sesuai prosudure dan dengan jaminan. Contoh lain, sejumlah dugaan pelaksanaan proyek diduga merugikan Negara karena dalam pengerjaannya tidak sesuai bestek atau tidak sesuai bobot pekerjaan dan pembiayaan, tapi kemudian di biarkan saja. Malah ada sejumlah dugaan penyimpangan aggaran Negara dalam pelaksanaan proyek yang telah dilakukan proses penyelidikan awal; dengan memanggil sejumlah orang orang terkait namun tanpa hal yang jelas kemudian proses tersebut dihentikan. Selain itu  ketua FPS juga menyebut pihak kejaksaan negeri Selayar telah lalai melaksanakan eksekusi putusan Kasasi  Mahkamah Agung dalam kasus korupsi dana APBD Selayar dalam proyek pengadaan kapal feri KMF Takabonerate yang hingga saat ini telah memasuki tahun ke Sembilan perkaranya belum tuntas. Malah barang bukti kapal tersebut hingga saat ini  tidak berada di Selayar, karena dipinjam pakaikan ke perusahaan jasa pengangkutan  saat perkara korupsi tersebut masih dalam proses persidangan di Kejaksaan Tinggi Sulselbar. Bila kemudian hal ini dikaitkan dengan pertemuan antara oknum oknum yang memuluskan ditangguhkanya eksekusi perkara kasasi ini di sebuah rumah di bilangan permata hijau Makassar” dan   Bagaimana pula dengan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek jalan lingkar jampea dan issu suap”untuk menutup kasus ini”,  serta issu miring terkait adanya praktek suap puluhan juta rupiah” dalam perkara pidana judi kupon putih” baru baru ini.  Hembusan ini tentulah sangat tidak enak didengar dan ini adalah sebuah corengan terhadap nama besar Kejaksaan RI, ujar Arsil., yang kemudian menantang”agar kejari Selayar saat ini segera melakukan klarifikasi terkait beredarnya issu tersebut. Dan mempertegas agar beredarnya informasi miring terkait apa yang disebutkannya bias menjadi bahan WARNING kepada Kepala Kejaksaan Selayar.
Sejalan dengan apa yang menjadi pernyataan Wakil Koordinator ICW Emerson Junto kepada salah satu media cetak nasional, yang  menyatakan banyaknya oknum jaksa nakal lembaga penegak hukum itu tidak memiliki sanksi tegas untuk para aparatnya. “Tidak pernah ada sanksi pidana, hanya sanksi administratif seperti mutasi saja,” itu sangat benar, dan terbukti. Coba saja lihat faktanya di Selayar, Banyak kepala Kejaksaan dan Jaksa yang kemudian mendapat mutasi, padahal bengkalaian perkara masih ada. Terkesan bila kemudian ada perkara pelik, sering tertangani setengah setengah akibat pemeriksanya kemudian mendapat mutasi tiba tiba.
Dalam  minggu ini, kami rencana akan melaksanakan audience terkait issu issu miring tersebut ke pihak kejaksaan. Setidaknya perlu mendapat klarifikasi resmi agar tidak mengarah kepada tudingan dan fitnah. Bila kemudian benar maka tentu saja akan ada warning dan bila kita telah sampaikan namun tidak segera mendapat respon dari pihak terkait maka akan ada upaya hukum dan pergerakan tentunya yang penting diketahui, bahwa apa yang kami sampaikan adalah merupakan wujud dukungan kami terhadap kejaksaan dalam penerapan hukum, kunci arsil.