>Dari Program 100 Hari Kerja Hingga Target Selayar Bebas Korupsi


>(Komitmen Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar 2010 – 2015)
Banyak harapan, memang, yang kini diletakkan di pundak pasangan yang terkenal dengan sebutan SYIAR  ini. Terutama, bagai-mana mewujudkan kesejahte-raan dan ketentraman di Bumitanadoang daerah subur yang  dipimpinnya selama lima tahun ke depan.
Tetapi, bisa dipastikan,  SYIAR telah siap untuk semua itu. Program kerja  100 hari, satu tahun, tiga tahun, dan lima tahun, bahkan telah disiapkan .
Sebagai contoh program  100 hari kerja, dimana  program ini , terdiri atas berbagai bidang. Mulai dari bidang pemerintahan umum, yang terbagi atas penataan wilayah, baik daerah maupun kecamatan.
Selain itu, telah disiapkan penataan pelimpahan kewenangan bupati kepada camat untuk memperkuat posisi dan kedudukan camat sebagai perangkat daerah. Tergabung di dalamnya, pembenahan sistem pengawasan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Penegasan atas hak pemerintah daerah melalui sertifikasi aset daerah, tak luput dari perhatian pasangan SYIAR. Selain itu, harmonisasi hubungan kelembagaan antara pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Adat dan Lembaga Kemasyarakatan.
Selanjutnya,  revitalisasi tertib pengelolaan penggunaan anggaran pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka terciptanya sistem birokrasi yang sesuai dengan prinsip- prinsip Clean Government dan Good Governance.
Demikian juga dengan penciptaan budaya kerja dan perubahan pola pikir yang positif untuk peningkatan kinerja aparatur serta berbasis teknologi informasi. Tak ketinggalan rekonsiliasi budaya lintas komunitas masyarakat untuk mengurangi potensi konflik sosial antar kelompok masyarakat.
Masih banyak program lainnya, termasuk evaluasi dan kajian kebijakan-kebijakan daerah lintas sektoral.
Penyempurnaan sistem  dalam mewujudkan terciptanya layanan jasa konstruksi yang transparan, akuntable dan bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN).
Di bidang pengawasan, pasangan ini, juga fokus pada pengawasan fungsional selama ini. Kendati disadari selama ini masih menghadapi berbagai permasalahan/ hambatan yang disebabkan masih kurangnya personel dan tenaga auditor yang sesuai dengan kebutuhan/ standar akuntansi pemerintahan. Mereka berkomitmen untuk memberikan  yang terbaik.
Terlepas dari keterbatasan tersebut, Syahrir Wahab – Saiful Arif , mengatakan perlunya diintensifkan koordinasi lintas SKPD dengan membenahi aspek regulasi melalui pemberian pedoman, supervise, dan petunjuk teknis terutama bagi para pengguna anggaran untuk memperketat pengawasan penggunaan anggaran secara internal. Itu masing-masing di SKPD dengan tetap menjaga tingkat realisasi fisik keuangan agar siklus keuangan daerah dapat berjalan dengan semestinya sebagaimana ketentuan perundang- undangan.
Untuk bidang infrastruktur, Syahrir Wahab – Saiful Arif  mengaku, kebutuhan terhadap infrastruktur dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Sehingga, menuntut pemerintah daerah untuk merumuskan program yang terarah dan terukur serta tepat sasaran, tepat waktu dan sesuai perencanaan.
Nah, guna memperoleh hasil kerja yang optimal, maka proses pengadaan jasa konstruksi haruslah melalui mekanisme dan prosedur yang terbuka, tepat dan kompetetif. Demikian pula dengan permasalahan infrastruktur pemukiman yang masih menyimpan beberapa permasalahan dari beberapa asp[ek yang segera akan mendapat pembenahan diantaranya  aspek sanitasi, sistem pembuangan limbah, drainase, tata ruang, dan sasaran perhubungan jalan/transportasi, segera mendapat perhatian serius untuk mendapat peyempurnaan. Di samping itu, tentu saja, sarana-sarana penanggulangan bencana alam, seperti banjir dan longsor yang lebih difokuskan kepada upaya-upaya pencegahan dan antisipatif.
Bidang Pelayanan Dasar tak kalah menarik perhatian pasangan ini. Program pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis yang telah dimulai sejak tahun 2006 lalu, membutuhkan sistem pengawasan yang lebih ketat dalam praktiknya di lapangan. Pemberian pelayanan publik pada kedua sektor ini harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Terutama soal peningkatan mutu dan kualitas layanan, peningkatan profesionalisme aparat, peningkatan sarana dan prasarana sampai pada unit layanan terkecil.
Dalam mengoptimalkan upaya tersebut, selain aspek pembiayaan juga peningkatan kesejahteraan pegawai perlu menjadi perhatian. Tak hanya itu. Bidang Koperasi, Industri dan Perdagangan menjadi fokus dari perencanaan penyempurnaan.
Sadar betul dengan perlunya pembangunan yang berkesinambungan, pemimpin kabupaten kepulauan selayar ini, berjanji  akan melanjutkan  beberapa program kebijakan yang dinilai sifatnya inovatif dan dipandang layak untuk terus dilanjutkan bahkan disempurnakan,termasuk efisiensi dan  refitalisasi APBD untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan gratis. Tak terkecuali Gerakan Melek Teknologi Informasi (IT) bagi seluruh aparatur sampai ke desa- desa.
Salah satu yang juga menjadi fokus pasangan pimpinan yang dinilai energik ini adalah Gerakan Zona Bebas Korupsi. Di mata Syahrir Wahab – Saiful Arif , gerakan ini harus menjadi prioritas. Masih ada beberapa program lain yang dinilai pasangan pemimpin muda ini perlu dilanjutkan, yakni Gerakan Tertib Praja dan Gerakan hemat energi sebagai bentuk dukungan atas kondisi ketenagalistrikan nasional.
Tidak mudah, memang. Namun, semua tidak ada yang tidak mungkin. Tinggal bagaimana kerja keras pasangan yang dinilai ideal ini. Termasuk, tentu saja, dukungan dari masyarakatnya. Selamat!