>DPR: Dua Opsi BBM Bentuk Kepanikan Pemerintah


>Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengaku belum menerima proposal dua opsi yang dikemukakan pemerintah mengenai pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi atau premium.

“Sampai saat ini, Komisi VII DPR belum menerima pengajuan kedua opsi yang disebut-sebut pemerintah,” kata Anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar, Satya W Yudha saat dihubungi VIVAnews di Jakarta, Jumat 26 November 2010.

Satya mengakui, kedua opsi yang saat ini beredar di media massa merupakan wujud kepanikan pemerintah dalam mengatasi subsidi BBM dan hal itu hanya sebatas wacana. “Karena kami belum membahasnya,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga tidak bisa memaksakan hanya kedua opsi tersebut yang akan disampaikan kepada DPR. Sebab, mesti ada opsi-opsi lain yang tentunya bisa diterima masyarakat dan perlu mengajak serta pihak lain seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pertamina. “Jadi, jangan dua opsi itu saja, mesti ada lainnya,” tutur Satya.

Sebab, Satya mengatakan dua opsi tersebut terindikasi munculnya pengoplosan BBM. Dia mencontohkan, kalau hanya kendaraan tahun 2005 yang kena batasan, akan ada cara curang dengan membeli premium dengan kendaraan di bawah tahun tersebut. Begitu pula, bila semua kendaraan pelat hitam terkena pembatasan, mereka akan mencari cara dengan membeli premium dengan kendaraan Angkot. 

Seperti diketahui, pemerintah belum mengetok palu mengenai rencana distribusi BBM tertutup tahun depan (2011). Sebab, Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, pemerintah harus minta izin ke DPR untuk menentukan kebijakan mana yang akan dipilih.

Hatta menyebutkan, pemerintah punya dua pilihan yang akan dibahas dengan Komisi VII DPR. Pilihan itu yakni menetapkan pembatasan konsumsi BBM subsidi pada semua jenis kendaraan berpelat hitam dan kedua yaitu melarang kendaraan tahun 2005 ke atas mengkonsumsi BBM bersubsidi.

“Dua pilihan itu yang akan didiskusikan dan salah satunya berlaku mulai 1 Januari 2011,” kata Hatta usai menggelar rapat koordinasi tentang BBM di Kantor Menko Perekonomian, Selasa 23 November 2010.

Pilihan pertama, kata Hatta, diajukan dengan pengecualian yakni setiap kendaraan berpelat kuning, roda dua, ditambah bahan bakar untuk operasional nelayan tetap menerima subsidi. Artinya, dengan model pilihan pertama ini setiap kendaraan berpelat hitam yang masuk ke SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) diwajibkan untuk menggunakan bahan bakar non subsidi.

Memang terlihat, tidak ada teknis rumit dalam pelaksanaan pilihan pertama. Berbeda dengan pilihan kedua yang diajukan, di mana pemerintah akan mewajibkan kendaraan 2005 sebagai kendaraan wajib menggunakan BBM non subsidi.

Menurut Hatta, teknis di lapangan saat ini sedang disiapkan untuk opsi kedua. Tapi bagaimana tepatnya, Menteri ESDM yang akan menjelaskan. “Soal teknis itu nanti, tetapi solusinya bisa seperti memakai stiker dan lainnya,” kata dia. (hs)• VIVAnews