>Tuntut BKDD Akomodir Ijazah Paket C


>

Ratusan siswa dan guru Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Takalar bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Takalar, Rabu (24/11) siang.
Massa yang mengatasnamakan Forum Kerjasama Madrasah Aliyah (FKMA) itu mempertanyakan status dan ijazah lulusan MA yang tidak diakomodir. Sedang ijazah paket C diterima Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Takalar pasca penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2010.
Koordinator FKMA Takalar, Baso Udin Lau mengatakan, keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) nomor B/2518/M.PAN-RB/10/2010 tanggal 25 Oktober 2010, perihal persetujuan rincian tambahan alokasi formasi CPNS daerah tahun 2010 hanya mencatumkan lulusan SMA, SMK dan SMEA untuk memberikan dampak terburuk bagi masyarakat.
“Kebijakan ini memberikan kesan buruk terhadap MA. Karena, masyarakat akan mengganggap MA adalah sekolah yang tidak sah, ilegal dan tidak diakui Pemerintah Daerah (Pemda). Kami khawatir, masyarakat tidak akan menyekolahkan anak mereka di MA. Karena Pemerintah tidak menerima ijazah MA pada pendaftaran CPNS ataupun yang lainnya, ” tandasnya.
Baso Udin juga menuturkan, pengurus MA hanya menjalankan Peraturan Daerah (Perda) baca tulis Alquran nomor : PP nomor 6 tahun 1988 dan Perda kabupaten Takalar nomor 13 tahun 2003. Sebab, kata dia, dalam Undang-undang (UU) nomor 2 tahun 1988 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kedudukan Madrasah telah berubah jenis pendidikan keagamaan menjadi pendidikan umum berciri khas agama Islam.
“MA juga memiliki jurusan yang sama dengan SMA, yakni jurusan IPA, IPS dan Bahasa. Kami mohon pemerintah tidak mendiskriminasikan MA. Sebab, MA dari Kementerian Agama turut membangun karakter bangsa. Kami minta keadilan, karena MA juga anak bangsa yang memiliki hak yang sama dengan sekolah umum, ” jelasnya.
Wakil ketua DPRD Takalar, Sulaeman Rate dan Hasbullah Rachman Napsah yang menerima perwakilan FKMA dan PMII berjanji akan menindaklanjuti aspirasi FKMA tersebut dengan menyurati pemda, dalam hal ini penentu kebijakan.
“Kami segera menyurati eksekutif, terkait tidak dimasukkannya MA dalam penerimaan CPNS formasi 2010. Kenapa ijazah paket C diterima, sedang ijazah MA tidak diterima. Padahal status MA sama dengan SMA, ” janji Sulaeman, saat berdialog dengan perwakilan FKMA diruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD.