>Komnas HAM Kumpulkan 147 Bupati dan Walikota


>Perubahan politik dari sentralisasi ke senstralisasi yakni otonomi daerah akhir-akhir ini semakin menjauh terhadap penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM).
Untuk menekan hal tersebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Selasa (23/11) mengumpulkan 147 bupati dan wali kota se kawasan Indonesia Timur (KTI) di Hotel Clarion.
Anggota Komnas HAM, Hesti Wulan mengatakan, pelanggaran HAM kini hingga tidak semakin berkurang, tetapi semakin bertambah.
Sebelumnya hanya menyentuh ranah Politik dan sipil, tetapi dewasa ini kini telah mencakup hingga dimensi hak-hak sipil-politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya, jelasnya merupakan pelanggaran HAM.
“Dari peningkatan pelanggaran tersebut, kami menilai disebabkan dari 4 pemangku kepentingan, aparatur pemerintah, pusat dan pemerintah daerah, kedua, penegak hukum.
Ketiga, adalah trennya adalah konteks kekinian yang menjadi pelaku bukan lagi negara, tetapi juga koorporasi atau perusahaan, baik nasional hingga multi nasional. Dan yang terakhir adalah civil society yakni kelompok masyarakat itu sendiri,” jelasnya.
Hesti Menambahkan, untuk menekan pelanggaran hak asasi manusia, Komnas HAM mengumpulkan pemerintah daerah, agar mengenal adanya tentang Komnas HAM. Pertimbangannya, masih banyak pemimpin didaerah tidak mengenal Komnas HAM, mereka hanya mengenal NGO dan LSM.