>Dewan: Tarif Pemasangan Listrik PLN Ilegal


>Dinilai Kelabui Masyarakat, Menyalahi Peraturan Gubernur Sulsel
Tim rapat kerja DPRD Enrekang, berang. Hal itu dipicu adanya biaya tarif pemasangan listrik yang dilakukan pihak PLN dan AKLI, yang terbukti ilegal.
Mahalnya tarif listrik yang sudah lama dikeluhkan warga berbagai kecamatan, selain tidak realistis berkisar Rp4,9 juta per unit, juga melenceng dari dasar kebijakan tarif Gubernur Sulsel.
Kontan saja, rapat kerja dewan khusus meminta kejelasan lembaga terkait itu, termasuk Distamben Enrekang.
“Tarif pemasangan listrik di daerah ini, telah melanggar ketentuan yang diberlakukan Gubernur Sulsel, Syahrul yasin Limpo. Malah AKLI dan PLN atas kejadian itu, justru lepas tangan dan sangat membebani masyarakat,” ungkap Tantowi BA, Senin (22/11) legislator Golkar.
Gelar pendapat untuk mengklarifikasi berbagai isu bervariasinya tarif pemasangan listrik, sebenarnya telah mencuat sekitar dua tahun silam.
Keluhan warga bergulir seakan tidak mendapat respon positif, malah pihak PLN setempat ataupun AKLI selalu mengelak dengan pembenaran tak ada penyimpangan.
Sesuai peraturan Gubernur Sulsel No.140/2009 untuk daya 900 VA yang cukup banyak dipasang pada pelanggan bertarif sekitar Rp2,549 juta (rumah kayu) dan Rp2,779 juta (rumah beton).
Kenyataan di lapangan harga ini lama dipermainkan, antara Rp3,5 juta sampai Rp4,9 juta tanpa rincian jelas. Ironisnya lagi, tim kerja instansi perlistrikan dan asosiasinya, tidak bisa berbuat banyak, ketika data resmi tarif diungkap dewan dalam rapat kerja.
Hadir dalam pertemuan itu, Kepala PLN Ranting Enrekang, GM Kalapadang dan Anggeraja Muh Rudi ,AKLI Pinrang, HM Ramli dan Burhan Sapar DPC, Aklindo, Laode Adhy, Distamben Enrekang, Drs Tanus.
Dewan juga meminta, agar data tarif listrik palsu ini harus dicari penanggungjawabnya. “Ini membohongi publik, saudara datang di ruang dewan berdasar data tarif palsu, makanya penting rekomendasi dewan agar dicari berapa besar warga telah dirugikan,”berang Ketua Komisi I, Nurman Amir.
Dasar patok harga yang sudah melenceng dari ketentuan dengan tidak diindahkannya Pergub Sulsel, memberi keyakinan dikalangan dewan terjadi unsur hukum dilanggar. Akhirnya tarif ilegal itu diberhentikan. “Jika masih berjalan, maka pihak PLN bersama asosiasi terkait akan dituntut secara hukum,” tegas Ir Mule, salah seorang legislator.