>Rapor Merah buat LKPj Bupati


>


RAPAT PARIPURNA. Beginilah suasana rapat paripurna tentang LKPj 2009 di ruang rapat paripurna DPRD Jeneponto, Kamis malam, 11 November.

BONTOSUNGGU – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jeneponto terkait pelaksanaan APBD 2009 mendapat rapor merah dari legislatif. Dari delapan fraksi, tujuh fraksi memberi penilaian merah tersebut.

Satu-satunya yang memberi penilaian lunak hanya Fraksi Partai Golkar. Tujuh lainnya, yakni Fraksi PKS, FPAN, FPPP, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Nurani Rakyat, Fraksi Kesatuan dan Fraksi Barisan Kebangsaan menyoroti dan memberikan rapor merah.

Penilaian itu terungkap saat rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi tentang LKPj di ruang rapat paripurna DPRD Jeneponto, Kamis malam, 11 November. Hal yang paling banyak disoroti dalam pandangan umum fraksi, yakni temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) 2009. Termasuk pembangunan pos kesehatan masyarakat (Poskesdes ) yang dinilai seperti kandang ternak yang tidak bisa dimaanfaatkan warga.

Juru bicara Fraksi PKS Isnaad Ibrahim Lontang mengatakan, dalam nota keuangan Bupati Jeneponto per 31 Desember 2009, yang diserahkan ke DPRD Jeneponto, tercatat, sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Rp13 miliar lebih. Sedangkan hasil temuan BPK pada neraca per 31 Desember 2009, tercatat Silpa di kas daerah Rp22 miliar lebih.

Jika ada dana sebesar itu, kata dia, kenapa tidak dibayarkan utang pemkab kepada pihak ketiga. Padahal dana ada.
“Ini merupakan pembohongan besar yang dilakukan Dinas PPKAD Jeneponto,” ujar Isnaad Ibrahim Lontang.

“Data ini menunjukkan telah terjadi pengelolaan keuangan yang tidak profesional, transparan, dan akuntabel,” tambah Isnaad.

Ia juga mempertanyakan dana bantuan dari Pemprov Sulsel senilai Rp400 juta. Dana itu tidak disetor ke rekening kas umum daerah. Malah, digunakan langsung untuk pembangunan Pesantren Darul Ihsan Munte Rp300 juta yang notabene milik bupati. Sisa bantuan senilai Rp100 juta disimpan di rekening pribadi, pada Bank BRI.

Terkait sorotan fraksi-fraksi tersebut, Bupati Jeneponto Radjamilo mengatakan, sorotan itu merupakan penilaian objektif terhadap kinerja pemkab. Menyangkut proyek, Radjamilo membantah ada yang fiktif. Kalau proyek bermasalah terkait kualitas, ia tidak menampik. “Tidak ada proyek fiktif. Kalau ada, berarti kepala dinas terkait mendorong dirinya masuk ke ranah hukum,” katanya. (lom)