>Perguruan Tinggi Lokal Tersinggung Terkait Pembuatan Soal Naskah Ujian CPNS 2010


>


Andi Murni Aming Situru

Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel plus 22 kabupaten/kota yang lebih memilih menggunakan jasa Universitas Indonesia (UI) dalam pembuatan soal ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), terus menuai kontroversi. Minggu 21 November kemarin, Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Negeri Makassar (UNM) secara resmi angkat suara.

Anggota Senat Unhas, Prof Dr Sadly AD, dengan tegas menyatakan bahwa Unhas merupakan universitas nasional yang ditempatkan di daerah. Karena itu, sebutnya, adalah keliru jika Pemprov Sulsel memandang remeh Unhas.

“Dari segi SDM, Unhas sangat kredibel. Dari segi pembiayaan, juga jauh lebih efisien. Kalau menyatakan Unhas kurang berkualitas, coba pemprov tunjukkan di mana letak ketidakprofesionalan itu,” tegasnya.

Di Unhas, kata dia, cukup banyak tenaga ahli dalam berbagai bidang, yang tentu saja sangat tepat dalam menangani proses perekrutan SDM aparatur. “Jadi, lebih bijaksana sebenarnya kalau Pemprov Sulsel bekerja sama universitas nasional di daerah seperti Unhas,” kata Sadly malam tadi.

Protes tidak kalah sengitnya disampaikan Rektor Unhas melalui Pelaksana Tugas (Plt) Rektor, Prof Dr Dwia Aries Tina NK. “Berbagai alasan yang dikemukakan pemprov melalui pejabat terkait, sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kami (Unhas) mengajukan penawaran sementara pembuatan soal CPNS itu tidak pernah dibuka (dilelang),” ucap Dwia yang juga Pembantu Rektor Unhas IV.

Unhas, sebut Dwia, juga protes dan tersinggung dengan tudingan soal bikinan mereka kalah kualitas dari UI. Menurut Dwia, pernyataan yang dikemukakan salah satu pejabat teras Pemprov Sulsel tersebut telah membuat para guru besar di Unhas menjadi tersinggung.

“Bahwa soal bikinan Unhas kurang dan kalah kualitas dari yang lain, itu juga tidak berdasar. Mengada-ada dan cenderung tendensius,” ucap Dwia dalam percakapan dengan FAJAR.

Menurut Dwia, pihaknya menerima banyak keluhan dari guru besar, serta alumni-alumni yang merasa heran dengan langkah Pemprov yang lebih memilih perguruan tinggi luar dengan alasan lebih berkualitas. Padahal tahun lalu, Pemprov Sulsel juga menggunakan jasa Unhas untuk pembuatan soal, penilaian, dan perangkingan.

Atas dasar itu, kata dia, Unhas pernah mengirimkan utusan untuk bertemu Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo. Pada kesempatan tersebut, kata Dwia, Gubernur meminta maaf dan berjanji akan lebih memperhatikan perguruan tinggi lokal.

“Tapi mana janji itu. Kasihan alumni kita kalau ternyata pemerintahnya sendiri tidak percaya. Apalagi beliau (Gubernur, red), kan ketua Dewan Penyantun Unhas. Lha, ini kok malah anak buahnya meragukan kualitas Unhas,” ungkapnya.

Dwia menjelaskan, soal bikinan Unhas atau perguruan tinggi lokal lainnya, senantiasa disesuaikan dengan kemampuan rata-rata para pelamar CPNS yang umumnya alumni perguruan tinggi lokal. Otomatis, kata dia, perguruan tinggi lokal sudah mengetahui kompetensi mereka, sehingga tingkat kesulitan dan kemudahan soal juga disesuaikan dengan kompetensi calon pelamar.

“Jadi salah besar kalau pemprov ambil dari luar dan kemudian mengambinghitamkan soal bikinan Unhas dan perguruan tinggi lokal lainnya,” tegasnya.

Dia justru menduga tahun ini Unhas sengaja tidak dilibatkan lagi karena ada kepentingan pihak tertentu yang susah terakomodasi. Kepentingan apa itu, dengan blak-blakan Dwia mengungkapkan bahwa tahun lalu ada sejumlah oknum pemprov yang ingin mengatur-atur perangkingan yang dilakukan Unhas berdasarkan hasil ujian CPNS.

“Mungkin karena tahun lalu kami tidak mau bekerja sama mengakomodasi kepentingan pihak tertentu, dan itu kami punya datanya, maka tahun ini dicari-cari alasan agar Unhas tidak dilibatkan lagi. Misalnya, kami disebut tidak ramah atau soal bikinan kami kalah kualitas,” ujarnya.

Bagaimana dengan UNM? Pembantu Rektor Bidang Akademik UNM, Prof Sofyan Salam yang dihubungi terpisah malam tadi menyampaikan, tidak masalah jika UNM tidak dilibatkan dalam pembuatan soal ujian CPNS.

“Itu adalah kewenangan dan kebijakan Pemprov Sulsel. Terserah siapa yang mau diajak kerja sama. Tapi yang kami sesalkan dan tidak bisa terima adalah alasan-alasan yang diungkapkan ke publik,” ucapnya.

Menurut mantan direktur Program Pascasarjana UNM itu, jika memang Pemprov Sulsel mengajukan permintaan atau membuka lelang pembuatan soal naskah ujian CPNS, maka bisa jadi pihaknya akan ikut mengajukan penawaran. Apalagi, sebutnya, UNM memiliki unit pelaksana teknis (UPT) Testing Centre.

“Kami punya UPT Testing Centre dan banyak doktor ahli tes di sana. Selama ini, UPT itu banyak melayani pembuatan tes, pelaksanaan tes, dan pelatihan testing untuk internal UNM. Tapi jika ada permintaan dari luar, kami juga melayani,” ungkapnya.

Sebagai contoh, imbuh Sofyan, permohonan Pemkot Makassar yang meminta dibuatkan naskah ujian untuk tenaga guru. “Untuk Pemkot Makassar, saat ini kami sisa menunggu permintaan tertulis. Begitu urusan administrasinya selesai, kita langsung jalan,” ucapnya.

Langkah hati-hati UNM ini ada benarnya. Sebagai contoh, pengalaman Unhas tahun lalu yang sampai kemarin ternyata masih ada daerah yang belum menyelesaikan kewajibannya. Namun, ungkap Dwia, Unhas tidak pernah menagih.

“Itu sebagai bukti bahwa Unhas tidak menganggap pembuatan soal ujian CPNS sebagai proyek. Itu hanya bagian dari tanggung jawab kami terhadap daerah,” tegas Dwia. (asw-ram)