>Pencabutan 12 Perda Tidak Pengaruhi PAD


>

MAKALE — Sebanyak 12 peraturan daerah (Perda) dicabut DPRD Tana Toraja. Perda tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan UU No. 28/2009 perubahan atas UU No.18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun 12 Perda yang dicabut tersebut antara lain, perda No.4/2000 tentang Pajak Potong Hewan pada Upacara Adat. Perda No.15/2001 tentang Retribusi Izin Pertambangandan Energi Daerah, dan Perda No.17/2001 tentang Retribusi Pengelolaan dan Hasil Bumi Keluar Daerah.

Ketua DPRD Tana Toraja Welem Sambolangi mengakui telah mencabut 12 perda tersebut. Pencabunan dilakukan menyusul terbitnya edaran menteri dalam negeri (kemendagri) tentang pajak daerah dan retribusi daerah harus mengacu pada UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan adanya surat edaran ini, kata Welem, maka pemerintah daerah terpaksa mencabut 12 Perda tersebut yang selama ini telah diterapkan Pemkab Tana Toraja.
Bupati Tana Toraja Theofilus Allorerung yang dikonfirmasi mengatakan, pencabutan 12 Perda retribusi dan pajak daerah tersebut, tidak akan membawa pengaruh terhadap penerimaan PAD 2011.

“Memang 12 Perda tentang retribusi dan pajak daerah kita dicabut, tapi itu tidak akan mempengaruhi jumlah PAD kita tahun depan,” jelas Theofilus.
Theofilus menjelaskan, kendati 12 perda itu telah dicabut, namun pemerintah daerah akan menyusun ranperda baru sebagai penggantinya. “Jadi akan ada perda baru sebagai penggantinya,” katanya.

Bahkan menurut Theofilus, pemerintah daerah akan meningkatkan target PAD pada tahun anggaran 2011 nanti. “Target PAD 2010 hanya sekitar Rp22 miliar, namun pada tahun depan kita akan naikan minimal Rp24 miliar,” tandasnya. (kas)