>APBN Defisit, RI Sulit Lepas dari Jeratan Utang


>


Rahmat Waluyanto

JAKARTA — Meski sejumlah lembaga memprediksi Indonesia bakal menjadi raksasa ekonomi dunia mulai 2020, saat ini, pemerintah masih sulit melepaskan diri dari jeratan utang. Sebab, belanja dalam APBN selalu lebih besar dibandingkan penerimaan negara.

“Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kita ditutup dari utang,” kata Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto, kepada wartawan di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut dia, saat ini total utang Indonesia sudah mencapai Rp1.650 triliun dan angka ini akan terus bertambah. Namun penggunaan utang itu lanjut dia, bukan untuk sesuatu hal yang tidak perlu. “Utang masih diperlukan untuk membangun infrastruktur dasar yang tidak mungkin dibiayai oleh swasta,” jelas Rahmat.

Meski utang bertambah dari tahun ke tahun, namun porsi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus turun. Penurunan ini cukup signifikan yaitu 27 persen pada Oktober 2010 dibanding 2004 sebesar 57 persen.

Dia menjelaskan, meski secara nominal cukup besar, dengan kepemilikan asing mencapai 30 persennya, namun dia mengklaim pemerintah berhasil membuat sistem keuangan secala keseluruhan sehat.

Ini disebabkan sistem fiskal yang terpelihara. “Ini bisa dilihat dari tambahan utang selama 2004-2008 menghasilkan PDB yang jauh lebih besar. Sehingga rasio utang menurun tajam dari 57 persen akhir 2004 menjadi 32 persen pada 2009,” katanya.

Pemerintah juga mengklaim bahwa penurunan rasio utang sejak 2004 ini menunjukkan kemampuan yang baik untuk membayar pinjaman luar negeri dalam jangka pendek.

Jepang Kreditor Terbesar

Sumber pinjaman pemerintah Indonesia, paling banyak dari Jepang, nilainya sekira USD31,08 miliar. Berdasarkan data Direktorat Jendral Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, angka itu mencapai 45,9 persen dari total nominal utang asing Indonesia yang mencapai USD67,78 miliar.

Sementara itu urutan kedua ditempati oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) dengan porsi 16,3 persen atau sebesar USD11,08 miliar. Urutan ketiga ditempati oleh Bank Dunia dengan porsi 14,6 persen atau besar nominal mencapai USD9,88 miliar. Negara lain dan juga lembaga kreditor sisanya memberikan sumbangan kecil yang semuanya terakumulasi dengan porsi 23,2 persen atau sebesar USD15,74 miliar.

Menurut Rahmat, dengan besarnya porsi investor pengutang Jepang ke Indonesia membuat pemerintah harus menerbitkan obligasi khusus bernominal yen. “Kita beberapa kali terbitkan Samurai Bond. Kenapa? Karena kita sedang menerapkan manajemen utang,” kata Rahmat.

Ia menjelaskan exsposure (pembukaan) utang dalam bentuk yen yang tinggi membuat pemerintah harus membayar utang itu dengan yen baru. “Samurai Bond ini untuk mencari yen baru,” katanya.
Ia memperkirakan sampai tahun depan pasar surat utang dunia masih akan baik. Apalagi Indonesia masih akan menghadapi arus modal masuk yang tinggi hingga Semester I.

Selain itu, imbal hasil (yield) masih akan sangat murah. Pemerintah akan menerapkan front loading strategy atau penerbitan utang sebanyak-banyaknya diperkirakan dikisaran 60-65 persen dari target penerbitan utang. (jpnn)