>Pelamar PNS Jangan Percaya Calo Menpan: Terbukti Calo, NIP Tak Diproses


>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN & RB), EE Mangindaan mengatakan, saat ini proses perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) sedang berlangsung, baik itu melalui jalur umum (pelamar umum) maupun melalui jalur honorer yang sedang dalam proses verifikasi dan validasi.

Menyadari akan adanya pihak-pihak tak bertanggungjawab yang ikut bermain dalam proses ini, misalnya percaloan, Menpan mengingatkan kepada seluruh warga Indonesia yang ingin melamar sebagai CPNS atau honorer untuk tidak mempercayai calo PNS atau pihak-pihak yang mengaku-ngaku bisa mengurus pengangkatan seseorang menjadi PNS.

“Pengalaman tahun lalu (2009), ada 12 daerah yang NIP CPNS-nya tidak kita proses karena terbukti melalui praktek percaloan. Saya menghimbau kepada seluruh penyelenggara seleksi CPNS agar serius dengan masalah ini. Kalau ada bukti penyimpangan, saya tidak segan-segan menganulirnya,” ungkap Mangindaan saat jumpa pers dengan wartawan peliput Kemeneg PAN & RB di Jakarta, Jumat 12 November 2010, pekan lalu.

Selain mengingatkan penyelenggara, Mangindaan juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengontrol pelaksanaan CPNS tahun ini. Jika ada kecurangan, Mangindaan meminta untuk segera melaporkan ke pihak kepolisian atau pemerintah pusat. “Kalau ada penyimpangan, atau percaloan, lapor saja ke polisi atau ke pusat. Saya tidak segan-segan menganulirnya. Namun saya juga berharap, mudah-mudahan tahun ini tidak ada percaloan. Sebab yang rugi nanti daerah sendiri,” tandas Mangindaan.

Mengindaan menyebutkan, pihaknya tak menginginkan agar sejumlah pelanggaran perekrutan CPNS tahun-tahun sebelumnya terulang tahun ini, karena itu, selain pendataan yang ketat dan transparan terhadap para honorer yang akan diproses pengangkatannya tahun ini, Kementerian PAN & RB juga memperketat perekrutan melalui jalur pelamar umum, dimana tidak hanya membagi jatah berdasarkan kuota, namun daerah juga diminta untuk mengusulkan berdasarkan formasi jataban.

Mangindaan mengungkapkan, sesuai catatan Kemenneg PAN & RB, tahun 2009 ada 12 kabupaten/kota di empat provinsi, yakni Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Tengah yang proses rekrutmen CPNS-nya bermasalah karena percaloan.

Dikatakan, setelah diturunkan tim, hasil investigasinnya menyebutkan perekrutan itu bermasalah karena calo, karena terbukti percaloan, akhirnya NIP ratusan CPNS di 12 daerah itu tak diproses. “Daerah rugi karena kami tidak akan mengangkat CPNS yang bermasalah. Buktinya di 12 kabupaten/kota tersebut. Kasihan daerah sudah capek-capek mengurus formasi terpaksa kita anulir gara-gara praktik calo. Paling besar kecurangannya adalah di Nias, Tuban, dan Kotamobagu,” beber Mangindaan.

Menpan menjelaskan, dari 12 daerah yang proses CPNS nya bermasalah itu, hanya beberapa saja yang diproses NIP-nya karena dari hasil penelusuran tim Kemenneg PAN & RB bekerjasama dengan kepolisian, hanya sebagian kecil yang murni (disesuaikan dengan hasil tes). “Saya ambil kebijakan yang lulus murni itu yang diproses NIP-nya, sedangkan sebagian besar yang tidak murni itu langsung dianulir,” kata mantan Gubernur Sulawesi Utara tersebut.

Imbauan Mangindaan untuk tidak mempercayai calo lantaran, tahun ini proses pengangkatan CPNS hanya diperuntukkan bagi para honorer yang sudah lolos verifikasi dan validasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dan diubah menjadi PP Nomor 43 tahun 2007. Selain itu, pengangkatan honorer itu dilakukan oleh pejabat/pegawai pembina PNS dan dibiayai oleh APBN atau APBD, kemudian perekrutan melalui formasi pelamar umum.

Men PAN & RB, EE Mangindaan menambahkan, formasi PNS pelamar umum tahun 2010 ini untuk pusat berjumlah 96 ribu, dan daerah 215 ribu. Hingga Jumat 12 November 2010, lalu, dari sejumlah instansi pusat dan daerah yang sudah membuka pendaftaran, jumlah pelamar di pusat sebanyak 46 ribu, dan daerah sebanyak 127.489. Sedangkan jumlah tenaga honorer yang diprediksi layak diangkat menjadi CPNS (Kategori I), jumlahnya mencapai 48.996 orang untuk pusat, dan 88.159 orang untuk daerah.
Peringatan untuk tidak mempercayai calo atau pihak-pihak tak bertanggungjawab juga datang dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

alam situs resminya disebutkan bahwa, terkait banyaknya pengaduan dari masyarakat, baik secara langsung maupun via telepon kepada Humas BKN tentang terbitnya SK Penetapan NIP CPNS yang ditandatangani Burhanuddin (NIP 260539110) mengatasnamakan Kepala BKN, ditegaskan bahwa SK Penetapan NIP CPNS tersebut adalah Palsu.

Karena itu, BKN mengimbau masyarakat untuk wapada terhadap praktek penipuan dengan modus seperti tersebut. Humas BKN bahkan menganjurkan agar bila terjadi hal seperti itu, agar dapat menghubungi Humas BKN pada telpon (021) 80882815. (aln/fmc)