>Senin Depan, Pendaftaran CPNS


>Tahapan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), segera dimulai. Syarat-syarat untuk kelengkapan berkas, tata cara pendaftaran, dan formasi yang akan diterima di semua kabupa-ten/kota di Sulsel akan diumumkan melalui media cetak pada Senin (15/11). Sementara, proses pendaftaran juga akan dimulai pada 15 November sampai 20 November 2010.
“Formasinya sudah diserahkan ke masing-masing kabupaten/kota,” ujar A Murny Situru, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, yang ditemui usai rapat koordinasi de-ngan kepala BKD dari 23 kabupaten/kota, di Pemprov Sulsel, Jumat (12/11).
A Murny mengung-kapkan, dalam rapat koordinasi itu, dibahas tahapan-tahapan pene-rimaan CPNS di semua kabupaten/kota. Begitupun dengan pelaksanaannya yang akan dilakukan secara se-rentak di bawah koordinasi Gubernur Sulsel.
“Semua kabupaten/kota sudah sepakat mengenai tahapan-tahapannya. Pendaftaran dimulai 15 November sampai 20 November 2010. Ujian seleksi 6 Desember. Sedangkan pengumuman direncanakan 20 Desember tapi itu masih tentatif, akan disesuaikan dengan kondisi,” ungkap A Murny.
Ia menambahkan, untuk penerimaan CPNS di Pemprov Sulsel formasinya berjumlah 277 orang. Sedangkan untuk di Sulsel, A Murny mengaku tidak mengetahui jumlahnya secara keseluruhan. Karena, formasi yang disetujui oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) langsung diserahkan kepada masing-masing kabupaten/kota.
“Saya tidak tahu jumlahnya. Tapi, untuk penerimaan CPNS di Sulsel didominasi guru dan tenaga kesehatan,” terangnya.
Kepala BKD Kota Makassar, Sittiara mengatakan, jumlah formasi PNS yang akan diterima di Pemkot Makassar berjumlah 210 orang. “Formasi pertama yang disetujui 172 orang, namun pihak BKD mengajukan penambahan. Dan pihak Kemenpan menyetujui penambahan 38 orang. Di Pemkot Makassar juga didominasi oleh guru SD. Dari 210 yang mau diterima, sebanyak 104 guru SD atau berkisar 50 persen,” ujarnya.
Terkait penyelenggaraan penerimaan CPNS, Sittiara mengatakan, Pemkot Makassar tetap komitmen untuk menyelenggarakan dibawah koordinasi Gubernur Sulsel. “Dari penyelenggaraan kemarin, sudah seperti itu. Kami tetap pada komitmen dalam hal penyelenggaraannya. Dan tadi (kemarin, Red) semua kabupaten/kota sudah sepakat untuk menyelenggarakan secara serentak,” tandasnya.
Sementara itu, Sekprov Sulsel, A Muallim, mengatakan, berdasarkan aturan dan petunjuk dari Menpan, penyelenggaraan penerimaan CPNS harus dilakukan di bawah koordinasi Gubernur. Karena itu, dalam rapat koordinasi telah dibahas mengenai hal-hal yang terkait dalam proses penerimaan CPNS. “Kalau ada kabupaten/kota yang menyelenggarakan sendiri, maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Terkait lembaga pembuat soal, A Muallim mengaku belum ada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Gubernur Sulsel. “Kalau pembuat soalnya kita masih menunggu petunjuk dari Gubernur. Tapi, ada dua perguruan tinggi negeri yang mengajukan penawaran. Dan itu sudah saya laporkan ke Pak Gubernur. Tinggal menunggu petunjuk untuk ditindaklanjuti,” terangnya.
Jangan Terjebak
Menjelang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan secara serentak di 23 kabupaten/kota di Sulsel, calo-calo yang menjanjikan kelulusan bagi para calon pendaftar pun kini bermunculan. Karena itu, Sekprov Sulsel A Muallim mengimbau agar pelamar tidak terpancing.
“Pelamar jangan sampai terjebak. Apalagi jika sampai membayar untuk diluluskan. Tidak ada yang seperti itu,” ujar A Muallim, Jumat (12/11).
Ia mengungkapkan, seleksi penerimaan CPNS dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat. Sehingga, tidak memungkinkan ada intervensi untuk meluluskan pelamar yang memang tidak memenuhi syarat.
“Bersainglah secara fair. Karena, kalau menggunakan jalan pintas, pelamar sendiri yang rugi. Pelamar ternyata lulus murni, tapi justru membayar karena merasa diluluskan. Padahal, tidak begitu,” ungkapnya.
A Muallim menegaskan, jika ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat pada percaloan, pihaknya akan memberikan sanksi tegas. Bahkan, hingga pencopotan jabatan atau pemecatan.
“Jangan main-main. Kalau memang terbukti, akan kami sanksi berat dan diproses secara hukum. Sanksinya bisa sampai dicopot dari jabatan,” tegasnya.
Imbauan agar tidak terpancing pada janji-janji calo CPNS juga dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel. “Jangan terpengaruh untuk menggunakan cara-cara seperti itu karena akan berakibat pada pelamar sendiri,” imbaunya.
Bahkan, A Murny menegaskan, jika ada pelamar yang terbukti terlibat percaloan, maka keikutsertaannya dalam proses penerimaan CPNS bisa dibatalkan. “Kalau terbukti tentunya akan diproses,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BKD kota Makassar, Sittiara mengungkapkan, pada seleksi, penempatan tempat duduk akan dilakukan secara acak. Sehingga, meskipun saat mendaftar bersamaan, nomor ujiannya belum tentu berurutan. Pengawasannya pun akan dilakukan secara ketat untuk menghindari kecurangan-kecurangan.
“Kalau ada calo atau joki akan langsung diproses. Lagipula, pelamar tidak usah tergoda dengan tawaran-tawaran untuk diluluskan karena tidak ada yang seperti itu. Lebih baik, bersaing dengan kompetensi dan kualitas masing-masing,” imbaunya, tegas.