>Warga Bayar Rp5 Juta


>Tempati Rumah Proyek NUSSP Dari ADB, Baru Sekitar 20% Berpenghuni, Komisi C Lakukan Sidak, Masih Ban
JENEPONTO, UPEKS—Anggota DPRD Jeneponto berang, terkait penyalahgunaan dana NUSSP di Kampung Sicini Kabupaten Jeneponto, sebesar Rp11 miliar.
Ketua Komisi C, Drs Andi Mappatunru SH, langsung melakukan sidak bersama Lembaga Pemberantasan Mafia Hukum (LPMH) Kabupaten Jeneponto, Rabu (10/11) di Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto.
Kepada wartawan, Mappatunru mengungkapkan banyaknya kejanggalan dalam proyek NUSSP. Dari 104 unit yang direncanakan saat ini, sudah terbangun 100 unit. Namun sangat disayangkan, yang menempati rumah tersebut baru sekitar 20%. Pasalnya, masyarakat harus membayar sekitar Rp5 juta untuk dapat menempati rumah yang dibiayai Asian Development Bank (ADB) tersebut, jelas Mappatunru.
Bahkan diprediksi, dua atau tiga bulan kedepan akan terjadi pertumpahan darah, karena tanah seluas tiga hektar tersebut, masih bermasalah, tegas Mappatunru.
“Masih banyak masyarakat yang tidak dapat menempati rumah itu. Bagaimana bisa menempati rumah, mereka harus membayar lagi sekitar Rp5 juta, padahal mereka rakyat kecil yang berpenghasilan tani dan nelayan,” ujarnya.
Bahar (45). salah seorang warga yang mendapat jatah rumah Kampung Sicini, yang ditemui Upeks mengakui membayar Rp5 juta untuk dapat menempati rumah itu. Sehingga harus menjual sawah untuk bisa mendapatkan uang pembayaran itu. Hal sama juga dialami Yodding (38). yang harus menjual kudanya sekitar Rp3 juta. Sehingga sampai saat ini masih berutang, dan belum bisa melunasi karena tidak punya harta lagi untuk dijual.
Sementara Ketua Lembaga Pemberantasan Mafia Hukum (LPMH) Kabupaten Jeneponto, H Suardi S Sos, yang turut serta dalam sidak mengatakan bahwa Pemkab Jeneponto, telah melakukan pembodohan publik.
Dikatakan, selama ini tidak pernah terjadi pemberian hibah ataupun jual beli dalam lahan proyek NUSSP. Namun dalam laporannya ke pemerintah pusat bahwa lahan yang digunakan itu, sudah dibebaskan dan dibeli Pemkab Jeneponto.
Namun pada kenyataannya tidak demikian, masyarakat sekarang terbebani dan diharuskan membayar ganti rugi sebesar Rp5 juta sebagai konpensasi terhadap pemilik lahan tersebut, pungkas Suardi.