>LSM Desak Kejari Selayar Tuntaskan Dugaan Penyimpangan Dana PEMP


>Sejumlah LSM di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulsel kembali mempertanyakan tindak lanjut pemeriksaan terhadap 23 orang anggota kelompok masyarakat nelayan penerima dana bergulir pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dari Dinas Kelautan & Perikanan setempat yang nilainya mencapai 900 Juta Rupiah.

Pasalnya, kasus yang telah digulirkan aparat Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Selayar sejak tahun 2004 ini terkesan di SP 3 kan pasca pindah tugasnya Kasi Intel Kejari Selayar Sufari, SH. Kembali terkuaknya kasus ini bermula dari kunjungan silaturahmi Ketua Lembaga Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar, Ardi R ke Kantor Kejaksaan Negeri setempat untuk mempertanyakan kelanjutan penanganan kasus dana PEMP tahun anggaran 2002 tersebut.

Kendati hari itu, Ketua Lembaga Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar sempat merasa kurang puas terhadap jawaban sejumlah pejabat Kejaksaan yang rata-rata mengaku tidak tahu menahu mengenai persoalan dimaksud. Sementara PPTK, atas nama Nasaruddin dikabarkan telah pindah ke Kabupaten Takalar dalam jabatan dan tugas baru.

Selain itu, Ardi R juga sangat menyayangkan pengalihan tanggung jawab dan pengelolaan kegiatan penyaluran dana Kompensasi BBM yang dikemas dalam bentuk kegiatan PEMP tersebut kepada lembaga Konsultan Yayasan Millenia Makassar. Sebab, proses pengelolaan dana kegiatan PEMP ini diduga sarat penyimpangan. Baik, dari sisi penyaluran dana maupun dari sisi administrasi.

Dari dugaan tersebut, aparat Kejaksaan Negeri Selayar pun mulai bekerja maraton melakukan proses penyelidikan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Meski dalam perjalanannya, proses penyidikan sempat terkendala oleh persoalan izin pemeriksaan terhadap salah seorang oknum anggota legislatif Kabupaten Kepulauan Selayar yang namanya turut tercatat sebagai anggota kelompok PEMP.

Parahnya lagi, proses pemeriksaan kasus ini mendadak terhenti setelah pindah tugasnya Kasie Intel Kejaksaan, Sufari, SH yang pada saat bersamaan, bertindak selaku penyidik kasus aliran dana PEMP, jelasnya kepada Bidik Online usai berdialog dengan aparat Kejari Kepulauan. Selayar.

Ardi R menandaskan, ”pihaknya akan merasa prihatin atas rendahnya kinerja kejaksaan yang harus menghentikan tiba-tiba proses penyelidikan terhadap kasus aliran dana PEMP ini, hanya karena alasan mutasi. Pasalnya, sebagai lembaga penyidik negara, mutasi hendaknya tidak dijadikan sebagai sebuah halangan yang berarti dalam menegakkan supremasi hukum”.
Terlebih lagi, hal ini sangat erat kaitannya dengan status hukum masyarakat nelayan pesisir yang namanya dengan sengaja telah dijual kepada negara demi keuntungan segelintir orang.

Dalam kaitan itu, Lembaga Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar rencananya akan kembali memperhadapkan persoalan ini kepada aparat pemerintah kabupaten dan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar yang sekaligus diharapkan menggunakan naluri dan perasaannya untuk segera menuntaskan persoalan eksploitasi nama kelompok nelayan pesisir ini.Selayaknya pemerintah dan DPRD sebagai lembaga penyaluran aspirasi rakyat mutlak untuk memberikan perhatian seriusya terhadap kepentingan rakyat Kabupaten Kepulauan Selayar.

Lebih jauh Ardi Rmempertegas, rencana pihaknya untuk membawa persoalan ini ke tingkat forum pemberantasan korupsi atas adanya dugaan main mata yang melatar belakangi terjadinya potensi korupsi berjamaah pada persoalan dana bergulir tersebut. Sehingga, proses peyidikan terhadap kasus yang turut melibatkan oknum anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar ini diharapkan dapat segera dilanjutkan kembali.

Tidak cukup sampai di situ, Ketua Lembaga Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar juga mendesak diadakannya peninjauan kembali terhadap penempatan Sufari, SH yang dikabarkan telah menempati jabatan sebagai Kepala Kejaksaan salah satu daerah di tanah air.

Mengingat, Sufari dinilai masih memiliki tunggakan kasus di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dan atas dasar itu pula, Lembaga Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar menuntut pihak terkait untuk dapat menjatuhkan sanksi disiplin kepada yang bersangkutan.(fadly syarif)