>Dana Perimbangan “Disunat”


>Yushar: Tidak Ada Pemotongan, Kenaikan Gaji tak Ada di APBD-P

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun 2010 telah meningkat menjadi Rp1,43 triliun.

Namun hal tidak cukup menutupi belanja langsung dan tidak langsung Pemprov Sulsel, termasuk untuk pembayaran gaji pejabat eksekutif maupun legislatif Sulsel. Sehingga untuk menutupi kekurangan itu, Koordinator Badan Pekerja Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi, Syamsuddin Alimsyah, kepada Upeks, Selasa (2/11), me-ngatakan,pemprov mengambil anggaran dari dana perimbangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Padahal anggaran itu diperuntukkan bagi pembangunan infrastuktur daerah.
“Setelah diperiksa, ternyata dana perimbangan APBN sebesar Rp12 miliar yang juga digunakan untuk menutupi belanja langsung dan tidak langsung. Ini seharusnya tidak dilakukan sebab sudah ada alokasi anggarannya, yaitu untuk pemba-ngunan infrastruktur,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, dia juga menduga molornya pembahasan APBD Perubahan 2010 juga diakibatkan adanya beberapa item anggaran yang cenderung menguntungkan legislatif dan eksekutif.
Untuk pos anggaran DPRD misalnya, ada peningkatan belanja, diantaranya, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah, terjadi peningkatan yang signifikan, 9,47% dari sebelumnya Rp8,2 miliar menjadi Rp9,1 miliar atau sama dengan sekitar Rp786 juta.
Demikian pula dalam program Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD juga mengalami peningkatan 2,7 % dari sebelumnya Rp28,5 miliar menjadi Rp29,3 miliar atau bertambah Rp781 juta.
Gaji DPRD juga mengalami peningkatan 0,67 % yang semula Rp20,81 miliar meningkat menjadi Rp20,95 miliar atau mengalami perubahan Rp140,9 juta. Belanja sarana dan prasarana aparatur meningkat 12,7% atau sebelumnya Rp6,5 miliar menjadi 7,3 miliar atau terjadi selisih sekira 800 juta.
“Padahal, untuk dewan mestinya sudah merampungkan pembahasan APBD Perubahan 2010 sejak Agustus lalu, sesuai dengan Permendagri No 13/1007 yang menjadi pedoman pembahasan APBD 2010,” tandasnya.
Yang paling ganjil, lanjut Syamsuddin, adalah gaji Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel naik 5,47% dari sebelumnya hanya Rp2,27 miliar selama setahun menjadi Rp2,39 miliar. Anehnya, menurut Syamsuddin, kenaikan itu didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 tentang pegawai negeri sipil, sementara kepala daerah bukan termasuk kepala daerah.
“Apalagi, PP Nomor 9 Tahun 2007 itu sudah sejak 1 Januari 2007 lalu, sehingga sangat mengherankan jika PP itu masih menjadi dasar kenaikan gaji gubernur” tandasnya.

Tidak Ada Pemotongan
Temuan Kopel itu dibantah dengan tegas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, Yushar Huduri.
“Tidak ada itu, tidak mungkin dana perimbangan dari pusat dipotong untuk menutupi pembayaran gaji pejabat,” bantahnya.
Yushar menjelaskan, setiap anggaran yang turun dari pusat, termasuk dana perimbangan sudah jelas peruntukannya. Sehingga, tidak mungkin dialihkan penggunaannya untuk hal-hal lain.
“Kalau memang Kopel menemukan seperti itu. Silahkan dibuktikan. Tapi, tidak ada seperti itu,” terangnya.
Ia menambahkan, anggaran untuk gaji sudah ada pos anggarannya sendiri.
“Gaji sudah ada anggarannya sendiri. Tidak bisa dicampur aduk dengan yang lain atau dialihkan penggunaannya,” imbuhnya.

Kenaikan Gaji tak Ada di APBD-P
DPRD Sulsel menegaskan jika ada kenaikan gaji yang akan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) untuk gubernur, wakil gubernur, dan anggota dewan.
Ketua Komisi A DPRD Sulsel yang membidangi Pemerintahan, Tenriolle Yasin Limpo, menjelaskan, pada pembahasan usulan APBD-P, pekan lalu, sama sekali tidak pernah dibahas usulan kenaikan gaji gubernur, wakil gubernur maupun anggota dewan.
“Tidak ada kenaikan gaji. Pekan lalu pada pembahasan RABPD-P, juga tidak ada dibicarakan usulan kenaikan gaji,” jelas Tenriolle di ruang Komisi A DPRD Sulsel, Selasa (3/11).
Mantan Ketua DPRD Gowa itu, melanjutkan, perhitungan maupun kenaikan gaji baik gubernur, wakil gubernur, maupun anggota dewan harus berdasarkan peraturan pemerintah. Sementara sampai saat ini, tidak ada peraturan pemerintah yang membahas kenaikan gaji .
“Jadi dimana dasarnya kita mau menaikkan gaji?,” ungkapnya.
Berkembang pula informasi, ancang-ancang untuk membayarkan kenaikan gaji pejabat publik tersebut akan diambil melalui pengalihan sebagian dana perimbangan dari pusat.
Hal itu dibantah oleh pengurus Partai Golkar itu. Dengan tegas dikemukakan, dana perimbangan tidak bisa dipotong untuk membayar gaji.
“Tidak ada itu. Tidak bisa dana perimbangan dipotong untuk bayar gaji. Gaji itu berdasarkan PP, baik DPRD maupun gubernur. Sampai saat ini memang tidak ada. Tunjangan juga tidak ada kenaikan, tetap seperti biasa karena itu juga ada aturannya,” tandas kakak kandung Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo itu.
Hal senada juga dikemukakan salah seorang anggota Komisi A DPRD Sulsel, Rudy Piter Goni. Menurutnya apa yang berkembang di media merupakan hasil dari investigasi Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) sendiri.
“Saya tidak mau komentari,” kata Rudy.
Yang jelas, lanjutnya, gaji pejabat publik seperti gubernur, wakil gubernur, dan anggota dewan diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah.
“Sampai saat ini saya tidak tahu kalau ada pihak lain yang mengetahui kalau ada kenaikan gaji. Kami sendiri tidak pernah mendapat informasi bahwa anggota DPRD naik gajinya,” kata Sekretaris PDIP-P Sulsel itu.
Menurut Rudy, kalau gaji DPRD naik, itu bukan berskala lokal melainkan nasional. Jika gaji anggota DPRD Sulsel naik, maka tentu akan berlaku juga di provinsi lain karena kenaikannya diatur oleh peraturan pemerintah.
“Mau DPRD Sulsel, dan provinsi lain, sama semua. Makanya kami terkejut kalau ada informasi gaji DPRD naik,” tandasnya. (upeks.online)