>Sejumlah Pembangunan Di Kabupaten Kepulauan Selayar Disinyalir Tanpa IMB dan Tak Ada Amdal


>Maraknya bangunan gedung, jalan, jembatan,pelabuhan serta infrasturktur lainnya di kabupaten kepulauan selayar diduga kuat tidak memiliki izin UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) atau Amdal. Hal inidijelaskan oleh ketua FPS (Forum Peduli Selayar) dalam pelepasan tim FPS yang akan melakukan serangkaian kegiatan lingkungan di wilayah kabupaten kepulauan selayar.
Diantaranya, pembangunan pelabuhan pelabuhan bertaraf internasional serta gedung gedung yang dibangun di tengah lingkungan asri dan kawasan hijau. Seperti pembangunan RSUD di sebelah timur pemukiman warga parappa dan lokasi tambak warga yang pada musim hujan di wilayah ini sangat rawan terjadi pencemaran limbah medis yang tentu saja mengancam timbulnya sejumlah penyakit bagi warga. Dari temuan FPS dilapangan bahwa pemerintah kabupaten kepulauan selayar telah melakukan pembiaran atas sejumlah usaha penambangan juga di tengarai tidak memilik izin dan berbau tambang liar . Selain itu di sinyalir tambang tambang ini tidak memiliki amdal atau UPL/UKL. Pemerintah kabupaten kepulauan selayar seharusnya melakukan upaya inventarisasi lokasi lokasi terkait hal ini, jangan malah ada kesan bahwa FPS hanya mencari cari kesalahan.
Termasuk bangunan yang salah peruntukan. Seperti adanya ruko yang dibangun bukan untuk aktivitas jual beli tetapi digunakan untuk fungsi gudang . Hal ini ada beberapa yang ada di dalam kota benteng kepulauan selayar yang setiap harinya di lewati atau terpantau oleh pejabat yang berwenang.
“Ini harus menjadi catatan untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terkait khususnya bidang pengawasan, untuk segera melakukan peninjauan langsung ke lapangan terkait bangunan yang menyalahi aturan,” kata Arsil Ihsan.
Menurutnya, pembangunan harus dihentikan kalau memang terbukti tidak memiliki izin UKL/UPL atau Amdal tersebut. Pemkab Kepulauan Selayar tidak hanya mengeluarkan izin tetapi juga harus menginvestigasi kembali apakah memang izin yang dikeluarkan itu sudah sesuai atau tidak, pasalnya ada juga warga yang kemudian tidak mengetahui kesalahan yang di lakukannya, dan kemungkinannya akan banyak, pasalnya pemerintah kabupaten kepulauan selayar harus mengakui dengan jujur bahwa selama ini sosialisasi terkait hal ini boleh di kata tidak pernah terlaksana secara maksimal. Sehingga banyak masyarakat selayar yang tidak mengetahui prosudure mendapatkannya.
Ketua FPS juga menyebutkan bahwa sinyalemen telah terjadi permainan dengan pihak lurah atau camat untuk mengeluarkan rekomendasi untuk pembuatan izin itu juga perlu mendapat perhatian serius pasalnya “Lurah dan camat adalah perpanjangan tangan dari pemkab kepulauan selayar di wilayahnya untuk merekomendasikan untuk penerbitan izin,” ujarnya.
Terkait maraknya bangunan bermasalah memiliki IMB tetapi tidak mengantongi UKL/UPL atau Amdal itu karena kelalain. Sehingga hal itu harus menjadi perhatian serius pihak lurah dan camat, agar dalam mengeluarkan rekomnedasi IMB, perlu memikirkan UPL dan UKLnya atau semaksimal mungkin memikirkan amdalnya.